Aside
0

Tugas

Ilmu Kewarganegaraan

 

 

“Perwujudan Sikap Nasionalisme Warga Kota Surabaya”

 

 

Disusun Oleh :

Nama             : Dian Etika

Nim               : 124 254 213

Kelas             : A

                  

 

 

 

S1 PPKN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Tuhan telah menciptakan manusia dan Tuhan pulalah yang telah memberikan anugerah kepada manusia sebuah perasaan. Perasaan tersebut dapat dilihat dengan adanya sifat saling  mencintai dan mengasihi. Rasa cinta yang ada di dalam diri manusia dapat diwujudkan dengan cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara, cinta kepada teman, cinta kepada sesama manusiaa dan yang berperan penting untuk negara ini adalh jika semua warga memiliki rasa cinta tanah air. Suatu negara jika tidak terdapat sikap nasionalisme dari para warga/rakyat negara tersebut akan sulit berkembang. Hal ini karena cinta tanah air yang lahir dan diwujudkan oleh setiap negara mampu mendongkrak dan mendorong negara menjadi lebih baik.

Cinta terhadap tanah air dari warga negara Indonesia dapat disebut dengan istilah nasionalisme. Nasioanalisme dapat tumbuh dan mengalir didalam diri manusia jika manusia tersebut sejak kecil sudah diberikan masukan-masukan yang baik mengenai suatu kenegaraan. Sedari kecil sebaiknya mereka diajari serta diberi masukan contoh-contoh cinta terhadap tanah air. Misalnya seorang anak yang masih belajar di taman kanak-kanak mereka seharusnya wajib mengenal lagu-lagu nasional. Namun kenyataan negara kita tidak demikian, mereka yang masih kecil malah fasih menyanyikan lagu-lagu yang seharusnya belum mereka kenal seperti musik pop karangan band-band jaman sekarang. Sungguh ironis jika kita melihat hal demikian.

Dalam sistem kehidupan tentu saja ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang jahat juga ada yang baik, dll semuanya memiliki fungsi dan contoh yang bebeda. Jadi  selain contoh yang diatas juga masih terdapat sisi yang bisa dibilang masih menyimpan rasa nasionalisme. Hal ini ada yang belum diwujudkan oleh warga/rakyat ada juga yang sudah secara terang-terangan rakyat mempraktekkan hal itu. Perwujudan nasionalisme oleh setiap warga dapat kita lihat contohnya seperti rasa hormat kita kepada bendera sang saka merah putih pada saat upacara, perlombaan di setiap  tanggal 17 agustus, pergerakkan sistem gerak jalan diwilayah surabaya mojokerto. Mungkin dengan adanya prosesi atau acara-acara tersebut warga masyarakat dapat menyampaikan rasa cintanya kepada tanah air Indonesia.

Perwujudan sikap nasionalisme setiap warga tersebuat akan menuai kebaikan tersediri bagi negara. Dengan adanya perwujudan sikap nasionalisme seperti itu maka akan terciptanya sebuah kebersamaan yang bisa menjalin tali persaudaraan antar umat manusia yang menghuni negara tersebut.Yang kemudian akan mewujudkan sikap persatuan Indonesia. Sikap naisonalisme kita juga merupakan sikap yang luhur hal ini karena dengan nasionalisme kita termasuk sudah berperan penting dalam menghargai jasa para pahlawan yang telah membela tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia raya tidak akan pernah merdeka seperti ini tanpa adanya para pahlawan yang sudah bertumpah darah mempertahankannya. Mereka rela mati demi untuk tanah air mereka sendiri. Mereka korbankan seluruh jiwa raganya untuk Indonesia raya merdeka. Oleh sebab itu tidak sepatutnya kita melupakan jasa-jasa para pahlawan kita. Sebagai generasi penerus bangsa harus menanamkan sikap nasionalisme yang tinggi dan perlu untuk di wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan-perwujudan tersebut dapat kita liat sendiri dengan adanya pola dan tingkah laku serta kebiasaan masyarakat dalam mempersembahkan rasa cinta tanah air mereka.

 

  1. Rumusan Masalah
    1. Apakah sikap nasionalisme masyarakat Surabaya sudah maksimal?
    2. Mengapa sikap nasionalisme rakyat Surabaya harus ada di dalam jati diri seluruh warga negara?
    3. Apa saja akibat yang ditimbulkan dengan adanya sikap nasionalisme para warga?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Mengacu pada awal tumbuhnya nasionalisme secara umum, maka nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa. Munculnya nasionalisem terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa lawan dan kawan. Seperti disimpulan oleh Larry Diamond dan Marc F.Plattner, para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retorika anti kolonialisme dan anti imperialisme.

Dalam perkembangan selanjutnya, para pengikut nasionalisme ini berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (nation). Dengan demikian bangsa atau nation merupakan suatu badan atau wadah yang didalamnya terhimpun orang-orang yang memiliki persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa dan budaya. Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama atau untuk menetukan tujuan bersama. Tujuan bersama ini direalisasikan dalam bentuk sebuah entitas organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis, dan pemerintah yang permanen yang disebut negara atau state.

Pada awal sebelum pergerakan nasional, bangsa Indonesia masuk ke dalam masa penjajahan sejak awal abad ke 17. Kedatangan orang Eropa yang diawali oleh bangsa portugis dan bangsa Spanyol dalam rangka mengadakan penjajahan keliling dunia, maka sampailah bangsa-bangsa tersebut di Asia. Dengan ditemukan kompas, mesin uap, dan berdasarkan teori Copernicus bahwa bumi ini bulat, maka dimulailah penjelajahan dunia. Dari kedua bangsa itu, pertama muncul adanya imperialisme kuno. Mereka bersemboyan gold (emas lambang kekayaan), ospel (agama sebagai usaha untuk penyebaran agama dan meneruskan perang salib), dan glory (kekayaan yang berarti ingin menguasai daerah-daerah yang didatanginya). Hal tersebut terjadi sejak abad ke 15 dan ke 16.

Perjuangan proklamasi kemerdekaan Indonesia menempuh dua cara yaitu dengan perjuangan diplomasi dan perjuangan bersenjata. Dalam perjuangan bersenjata, sebenarnya sudah dimulai sejak sebulan tercetusnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu ditandai oleh dua peristiwa bersejarah yang terjadi di Jakarta dan di Surabaya. Untuk di Jakarta dan di Suarabya tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan, yakni pada tanggal 19 September 1945. Di Jakarta pada tanggal tersebut sedang berlangsung rapat raksasa ikada, yang merupakan show of force (pameran kekuatan) rakyat Indonesia, yang intinya diwakili rakyat yang ada di sekitar Jakarta. Dalam rapat tersebut pihak Jepang mengadakan penjagaan ketat kepada orang-orang yang menghadiri di lapangan ikada (sekarang lapangan Monas). Ada ancaman dari pihak Jepang, sehingga Bung Karno dan Bung Htta dipersulit untuk datang ke apangan ikada itu. Akhirnya dengan berbagai usaha Bug Karno dan Bung Hatta menghadiri rapat tersebut, walaupun hanya mengucapkan pidato secara singkat, yang bersifat membubarkan massa rakyat yang hadir. Rapat hanya memakan waktu kurang lebih lima menit, namun kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Bung Karno-Hatta tetap tinggi. Rapat itu digarakan oleh kelompok-kelompok pemuda yang bermarkas di Gedung Menteng 31, Prapatan 10, dan Cikini 71.

Bersamaan dengan Rapat Raksasa Ikada itu, di Suarabaya juga terjadi Insiden Bendera, yaitu Bendera Belanda Merah Putih Biru, birunya dironek dan tinggal Merah Putih dikibarkan kembali diatas Hotel Yamato atau Hotel Orange pada masa penjajahan Belanda. Insiden Bendera ini menimbulkan bentrokan fisik yang sangat hebat di Suarabaya dan menunjukan tanggung jawab bangsa Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya untuk mempertahankan negara merdeka yang baru satu bulan di proklamasikan itu. Peristiwa ini ternyata ada kaitannya dengan peristiwa di Jakarta yang terjadi dilapangan Ikada. Hal tersebut diketahui dari pemuda-pemuda Menteng 31, yang bergerak dibawah tanah dengan membawa selebaran gelap ke kota Suarabaya. Hal ini membuktikan bahwa kejadian itu berarti sudah ada bentuk kesatuan dan persatuan yang dibina oleh para pemuda, tidak hanya dalam satu wilayah, melainkan sudah jauh ke berbagai daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sebab peristiwa-peristiwa didaerah-daerah luar Pulau Jawa, juga tidak kalah hebatnya, antara lain Sumatera yang terkenal Medan Area, di Kalimantan Peristiwa Mandor. Dll

Perjuangan fisik pertama sejak Indonesia merdeka, telah dimulai di Surabaya dengan terjadinya Insiden Bendera, pada tanggal 19 September 1945. Sedangkan pada waktu yang bersamaan di Jakarta juga terjadi rapat Ikada Raksasa, yang dapat diartikan sebagai pameran kekuatan (show of force) rakyat Indonesia. Kalau di Jakarta tidak terjadi perang fisik, bahkan sampai puncaknya terjadi ultimatum dari Inggris disebabkan perlawanan rakyat Surabaya sampai terbunuhnya Brigadir Jendral Mallaby. Batas waktu ultimatum tersebut yakni tanggal 10 november pukul 06.00 yang isinya antara lain sebagai berikut “semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya ditempat-tempat yang ditentukan, selanjutnya menyerahkan diri dengan mengangkat tangan keatas. Apanila sampai batas waktu yang telah ditentuka tersebut tidak di indahkan, maka Surabaya akan di bumi hanguskan”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

Dengan adanya perjuangan bersenjata yang terjadi di Kota Surabaya yang terjadi pada tanggal 19 September yang mengakibat bangsa Belanda mengeluarkan ultimatum bahwa Kota Surabaya akan dibumi hanguskan tersebut, tentu saja semua rakyat Surabaya gentar, bahkan dijawab dengan perlawanan yang lebih hebat lagi. Walaupun banyak rakyat yang terbunuh        namun tidak mengendorkan semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Dalam pertempuran ini, patut dicatat atas kepemimpinan Bung Tomo yang dengan tegas komandonya menggunakan semangat Islam, yaitu Allahu Akbar! Allahu akbar! Allahu akbar!

Peristiwa sederhana ini sekaligus mengatakan tiga hal yang fundamental yaitu adanya sebuah bangsa yang bernama Indonesia, adanya sebuah negeri yang bernama Indonesia, dan bangsa ini menuntut kemerdekaan bagi negerinya. Begitulah kalau sejarah pergerakan kebangsaan dikaji lebih teliti, maka kelihatannya bahwa mahasiswa yang bergabung dalam PI di Belanda itulah yang seharusnya bisa dianggap pelopor pergerakan nasionalisme antikolonial yang radikal. Muda, terpelajar dan kosmopotan para mahasiswa itu dengan jelas kemana pergerakan kemerdekaan yang semestinya harus diarahkan.

Kisah sederhana seperti di tanggal 10 November yang terjadi di Surabaya memperlihatkan salah satu hal yang menarik dalam pengetahuan kita tentang masa lalu, sebuah rentangan perjalanan waktu yang secara teoritis bisa dianggap sebagai lautan kejadian dan peritiswa yang tanpa tepi. Sungguh banyak, bahkan teramat banyak dan takkan terhitung, kejadian dan peristiwa yang dibiarkan lewat dan kemudian tenggelam begitu saja dalam lembah kelupaan, tetapi ada peristiwa yang tercatat dan teringat dan diperlakukan sebagai bagian dari proses dinamika bangsa atau komunitas lain yang menjadi perhatian pokok dan bahkan ada pula yang dianggap sebagai awal atau akhir yang dari proses itu. Kedua hal yang belakangan inilah yang seharusnya lulus dalam kategori “sejarah” teringat dan tercatat serta dianggap penting.

Sekali-kali peristiwa yang telah masuk kedalam sejarah ini bisa mengharuskan masyarakat untuk menengok kembali ke lautan peristiwa lalu yang telah terlewatkan dan terlupakan itu. Siapa tahu ada kejadian yang terabaikan dan terlupakan yang perlu dibawa masuk kedalam sejarah. Jika hal ini terjadi maka corak dan sifat atau dinamika sesungguhnya dari peristiwa yang teringat dan tercatat itupun menjadi lebih jelas. Tidak banyak memang, tetapi dalam peristiwa waktu ada juga peristiwa yang masuk kedalam peristiwa itu mengalami proses mitologisasi. Dalam kesadaran peristiwa itupun menjadi lebih besar dari keadaan yang sesungguhnya. Bisa saja peritiwa itu diperlakukan sebagai simbol dari nilai yang penting dan fundamental dalam kehidupan komunitas yang memilihnya.

Bahkan tidak pula jarang peritiwa tersebut digambarkan sebagai saat ketika identitas kolektif terwujud dalam tingkah laku. Dalam suasana alam pikiran yang ingin integritas bangsa. Umpamanya, mestikah diherankan kalau satu dua peristiwa dimasa lalu yang membayangkan peristiwa itu bisa mengalami mitologisasi? Karena itulah mungkin bisa dipahami juga kalau peritiwa seperti “hari pahlawan” yang meskipun hanya diikuti oleh hanya sekian puluh orang, tetapi mewakili berbagai kalangan masyarakat. Dalam struktur kesadaran bangsa peristiwa itu lebih besar dari kenyataan sesungguhnya.

 Betapa menyedihkan peristiwa yang terjadi saat itu. Sangat memilukan jika mengenang masa-masa tersebut. Kejadian tersebut tidak sepatutnya hanya menjadi sebuah kenangan yang hanya untuk dikenang. Peristiwa yang seperti itu seharusnya menjadi gambaran kepada kita akan pentingnya sikap nasionalisme untuk bangsa dan negara kita. Sikap nasionalisme yang kita tunjukan adalah untuk menghormati perjuangan para pahlawan kita yang berperang membela tanah air Indonesia dari jajahan bangsa barat kita. Dengan adanya sikap nasionalisme yang tertanam didalam diri kita tentu akan membantu perkembangan bangsa kita terhadap ancaman pengaruh penjajahan yang akan mendatang.

Melihat lagi dari peristiwa yang terjadi di tanggal 10 November 1945 saat itu. Yang mana Indonesia bagian timur sedang diobrak-abrik oleh bangsa Belanda dengan mengeluarkan ultimatum untuk para warga Surabaya supaya meletakkan senjatanya lalu menyerahkan diri dengan tangan kosong. Hal seperti ini sungguh sangat keji jika dipandang oleh kasap mata kita. Ditambah lagi dengan terbunuhnya Jendral Mallaby yang tentu sangat mengharubirukan keadaan. Kejadian tersebut sangat merisaukan seluruh warga kota Surabaya, mereka kebingungan mencari-cari tempat untuk menyelamatkan diri dari ancaman penjajah tersebut. Harta benda mereka dirampas, seluruh kekayaan mereka diambil dan anak-anak mereka dibunuh. Sungguh ibarat suatu penyiksaan yang tak pernah bisa di ampuni. Dengan kondisi seperti ini yang akhirnya semua warga memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Konon katanya tempat yang menjadi sasaran penyelamatan diri mereka yaitu di daerah Mojokerto. Mereka berjalan dan berlari sampai ke kota tersebut demi untuk keamanan. Namun tak sedikit dari mereka yang mati terbunuh oleh penjajah.

Peristiwa melarikan diri yang dilakukan oleh para warga kota Surabaya ke Mojokerto ini dikenang oleh masyarakat sekarang dengan cara mlakukan sistm gerak jalan Surabaya Mojokerto. Masyarakat sekarang melakukan kegiatan tersebut sebagai lambang rasa nasionalisme mereka. Kegiatan gerak jalan ini biasanya dilakukan setiap sebulan sekali yang didalamnya adalah sekelompok anak muda yang memiliki fisik kuat supaya bisa berjalan sampai beberapa kilometer. Dalam gerak jalan tersebut juga terdapat yel-yel semangat nasionalisme yang dinyanyikan di tengah-tengah saat mereka berjalan tersebut. Mereka biasanya berseragam satu sama lain terlihat kompak.

Aktifitas gerak jalan yang akhirnya menjadi budaya warga menjadi suatu perwujudan rasa nasionalisme warga yang di tunjukan dengan rela berbondong-bondong merasakan perihya kaki yang berjalan begitu jauhnya. Para warga melakukan sistem seperti ini yaitu dengan tujuan untuk mengenang masa lalu yang perwujudan sikap yang seperti itu bisa dibilang sikap nasionalisme yang tinggi. Walaupun kenyataannya sikap seperti ini bisa dibilang bukan suatu yang luar biasa. Masih ada banyak sikap yang lebih memerankan rasa cinta tanah air yang perlu di wujudkan.

Menyadari akan halnya jiwa nasioanlisme menuntun kita akan pentingnya sejarah. Menyadari tempatnya sebagai anak zamannya sejarawanpun tidak pula mengharuskan dirinya untuk berdialog dengan para sejarawan dan pemikir sejarawan sebelumnya dan sezamannya. Ia harus sadar juga bahwa meskipun perhatiannya sebagai sejarawan profesional hanya terfokus pada dinamika lokal dalam rentangan waktu yang terbatas sekalipun namun tanpa pengetahuan akan renungan kesejarahan maka karya yang dihasilkan pun akan terbelenggu dalam rentetan peristiwa kelokalan saja tanpa makna. Karena itulah  pula meskipun ia telah memastikan dirinya bahwa ia hanya ingin berusaha melakukan rekonstruksi tentang sejarah yang terjadi dimasa laalu saja, namun sekali-kali merasa perlu menjenguk pemikiran sejarah yang bersifat spekulatif, yang seakan-akan meramal masa depan. Bahkan untuk mengikuti gaya berfikir pemikiran spekulatif itu barang kali, tetapi ia bisa menjadikannya sebagai bagian dari latihan intelektual untuk membaca yang tidak begitu saja bisa terbaca, yang kemungkinan arah dinamika sosial.

Hal seperti itulah yang jawaban dari mengapa masyarakat Surabaya perlu adanya jiwa nasionalisme yang sejak dini harus sudah ada. Apakah tidak begitu tega jika semua masyarakat kota Surabaya mengabaikan peristiwa-peristiwa seperti contoh diatas yaitu peristiwa 10 November, atau malah bahkan mereka pura-pura tidak tahu. Sungguh sangat tidak etis jika semua fikiran manusia seperti itu. Apa yang akan terjadi kepada negara ini jika semua warganya tidak memiliki jiwa nasionalisme? Akankah akan menjadi sebuah negeri yang antak berantah seperti yang diucapkan oleh Justi Beiber kala itu. Kala dimana dia menyebut Indonesia sebagai negeri yang antak berantah sungguh sangat keji perkataan seperti itu. Namun itu harus dijadikan sebagai kritikan untuk kita supaya bisa lebih mencintai negeri ini dengan segenap jiwa dan raga kita. Cinta kepada negeri ini bisa diwujudkan dengan berbagai suatu perilaku, tidak hanya dalam hari-hari atau tanggal dimana terjadi suatu peristiwa, tetapi bisa dilakukan setiap hari dalam kehidupan kita dengan bersikap baik keapada sesama.

Suatu saat cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan suatu filsafat dari berbagai pandangan politikus akan bisa terarah dan tercapai. Banyak sekali pihak yang sangat diuntungkan para pahlawan yang sudah mendahului kita bisa tersenyum melihat kita. Bagi kita sendiri dampak yang kita terima akan merasa aman menjalani kehidupan sehari-hari, terutama bagi warga kota Surabaya. Kita akan merasa bangga tehadap negeri kita yang tecinta ini. Indonesia juga akan semakin harum dimata negeri lain. Indonesia tidak akan lagi diinjak-injak harga dirinya hanya karena masyarakatnya yang kurang punya rasa solidaritas. Indonesia akan menjadi bangsa yang satu seperti yang tercantum dalam tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dengan sikap nasionalisme yang ditunjukan oleh rakyat untuk negara bisa menyadarkan pemerintah agar dalam melaksanakan tugasnya tidak sewenang-wenang seenaknya sendiri. Tidak lagi terjadi korupsi, tidak lagi adanya nepotisme yang di lakukan oleh para pemerintah. Harapan seperti ini yang diimpi-impikan oleh para rakyat dalam mewujudkan sikap nasionalime. Namun semua itu butuh proses yang panjang. Kesadaran nasionalisme yang seharusnya tidak hanya untuk warga kota Surabaya saja, tetapi harus menjurus ke seluruh kalangan pelosok negeri Indonesia dari sabang sampai merauke. Tidak hanya untuk kalangan bawah, tetapi juga untuk kalangan atas seperti pemerintah-pemerintah dan seluruh elemen pendiri dan penegak bangsa Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

            Demikian makalah ini penulis buat, penulis sampaikan terima kasih. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas maka dapat di ambil kesimpulan dan saran yang penulis susun dibawah ini.

 

  1. Simpulan

Penghormatan kepada pahlawan kita dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menumbuhkan sikap nasionalisme, sikap nasionalisme itupun dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Ada beberapa kalangan penduduk yang selalu mewujudkan sikap nasionalisme mereka ditanggal-tanggal tertentu. Misalnya saja masyarakat kota Surabaya yang meriahkan tanggal 10 November atau yang biasa disebut dengan hari pahlawan. Perlunya masyarakat kota Surabaya dalam mewujudkan sikap nasionalisme mereka karena kota Surabaya merupakan salah satu kota bersejarah dalam perkembangan bangsa Indonesia, yang mana pada zaman itu masyarakat kota Surabaya sangat menghormati makna bendera merah putih ketika Belanda mau merobek bendera itu. Masyarakat pada saat itu tidak rela jika harkat dan martabat Indonesia diinjak-injak oleh bangsa lain. Jadi sewajarnya kita sebagai penerus generasi bangsa perlu mempunyai rasa nasionalisme yang harus ditanamkan sejak dini.

 

  1. Saran

Saran dari penulis mengenai judul dan tema yang penulis ambil untuk makalah ini yaitu sebaiknya sikap dan rasa nasionalisme ada dan tumbuh serta diwujudkan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia, khususnya warga kota Surabaya, hal ini dikarenakan karena dengan adanya sikap nasionalisme secara tidak langsung kita sudah menjaga dan melindungi bangsa Indonesia dari berbagai ancaman dari bangsa lain yang akan menghancurkan bangsa kita, dengan sikap nasionalisme kita juga sudah menghormati pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah gugur mendahului kita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Sudiyo. Pergerakan nasional mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004

Kartodirdjo, Sartono. Sejak indische sampai Indonesia. Penerbit buku kompas. Jakarta: 2005

 

Advertisements
Aside
0

Moralitas, Makna Sosial dan Retorika : Konteks

Sosial dari Penalaran Moral

 

RANGKUMAN

  1. Latar Belakang Rangkuman Materi

Pada umumnya kita hanya sewaktu-waktu saja merasakan kebutuhan dan upaya aktual untuk mengambil keputusan mengenai tindakan dan keputusan moral yang praktis. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu terlibat dengan mempertimbangkan tingkah laku orang lain, mengenakan sangsi terhadap sesama kita dan rekan sepergaulan, serta memberikan pula berbagai respons terhadap aneka pristiwa kemasyarakatan dengan cara menghargainya ataupun mencelanya. Kita berperilaku sebagai moralis, sebagai pemikir (filusuf) sosial, dan sebagai pembela moral serta sebagai ahli teori kemasyarakatan. Dalam melakukan semua itu, kita masing-masing sebagai individu, memperlihatkan suatu keyakinan akan apa yang merupakan penentu perilaku yang diharapkan, baik pada diri kita maupun pada orang lain. Keyakinan seperti itu  mencerminkan teori yang kita anut dalam rangka memelihara suatu tatanan sosial, membentuk hubungan antar personal dan sekaligus juga menggariskan konsekuensi dari pelanggaran moral yang dapat menimpa individu maupun kelompok.

Pendekatan Kognitif-Developmental dianggap lebih peduli terhadap proses individual menurut pendekatan ini peristiwa sosial dan pengalaman sosial dianggap sebagai katalisator untuk mendorong pemikiran seorang individu. Secara alternatif dapat dikatakan bahwa pristiwa sosial itu merupakan manifestasi dari penalaran individu yang tertuang dalam tindakan.

Pembagian arena pangkal serta pengoperasionalan permasalahan pemakanaan moral itu menjadi tiga permasalahan, yakni sistem pemakanaan sosiokultural,sistem pemaknaan interpersonal dan intera personal,dengan pemaknaan sistem sosiokultural, dapat dirujuk kepada suatu perangkat kepercayaan dan penjelasan dapat dimiliki individumelalui pengalaman budayanya

Meneliti ide Retorika itu dibagi dalam tiga cara, yaitu pertama, dalam bidang penalaran moral terjadi pembauran antara fakta nilai secara tidak terelakan lagi. Kedua, setiap kesimpulan moral atau perbuatan penalaran moral, betapapun bersifat pribadi, mempunyai nilai didaktis dan komunikatif. Ketiga, berbagai pengetahua serta teori yang dijumpai dalam khazanah kebudayaan, yang berfungsi sebagai sumber penalaran individu dan pertimbangan mengenai masalah moral, sosial, politik, yang tidak pernah bersifat netral, seperti halnya dengan penalaran individu, maka ortodoksi kultural dari masyarakat umum pun membaur fakta dengan nilai.

  1. a.      Arena Kritik

Teori Kohlberg mengenai perkembangan moral terutama memusatkan perhatiannya pada ontogenesis dari penalaran individual menganai keadilan. Ada tiga pokok utama yang menjadi penolakan sosial.

  1. Metode penelitiannya sendiri merupakan suatu situasi sosial
  2. Seluruh kegiatan itu secara kultural bersifat parduga atau bias
  3. Metode dan teori tersebut tidak memperhatikan karya psikologi sosial mengenai peranan interakasi dalam kelompok kecil serta perbincangan mengenai makna dan peranan bahasa serta berbagai bentuk ekspresi.

Adapun penolakan dari kritik-kritik sosial itu menyangkut peranan dari faktor-faktor sosial serta faktor-faktor budaya dalam merumuskan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan respon yang memadai menurut ukuran moral itu.Penolakan pertama ialah penalaran yang pelakasanaannya ditentukan secara rasional. Penolakan yang bernada positivistik adapun yang merupakan landasan dari ktirik seperti ini adalah proses berpikir yang berlangsung dalam batin. Kelompok penolakan yang kedua berpandanagn bahwa model tersebut mengandung praduga bias kultural. Kritik ini pertama-tama bersifat antropologis. Ciri kedua dari kritik yang mengandung bias budaya berbau politik. Penolakan terhadap suatu teori moralitas yang hanya mencerminkan keadilan, membatasi hasrat orang yang ingin melihat persoalan  moralitas dalam perspektif budaya dan politik. Bentuk moralitas yang pertama yaitu asli mendasarkan diri pada keadilan yang diartikan sebagi hak dan kewajiban. Bentuk moralitas yang kedua yaitu tentang hubungan dan tanggungjawab bersama.

Perbedaan antar jenis dalam gaya penalaran moral merupakan suatu alasan untuk lebih memperhatikan perbedaan-perbedaan antar subkultur mengenai makna-makna tertentu yang diberikan dan dimanfaatkan. Perbedaan mendasar antara pendekatan perkembangan individual dengan pendekatan sosial. Bentuk penalaran sosial dan khususnya penalaran moral melayani kepentingan fungsi sosiologi serta fungsi sosial antar pribadi. Perbedaannya terletak pada penjelasaan, asal mula, dan penentu atau determinan dari kognisi moral itu.

  1. b.      Berbagai Model Makna dan Retorika

Sistem makna mengandung berbagai teori mengenai hakikat dan fungsi moralitas, serta peranannya dalam sistem sosial maupun kehidupan individual. Sistem makna adalah konteks simbol yang memungkinkan lahirnya prilaku yang ekspresif, tindakan komunikatif dan penafsiran perilaku orang lain. Sistem makna mengandung berbagai teori mengenai hakikat dan fungsi moralitas, serta peranannya dalam sistem sosial maupun kehidupan individual. Sistem makna itu mencerminkan pula oenjelasan mengenai tatanan budaya, dan bahkan juga tatanan alam semesta (kosmologis).

Berger dan Luckmann (1967) menunjukkan beberapa lembaga-lembaga sosial serta cara-cara orang bertindak secara normatif terhadap sesamanya itu dimantapkan (dilegitimasi) dan dijelaskan oleh teori-teori yang dinyatakan sebagai pengetahuan umum. Sistem makna sosial dapat dipandang sebagai perbendarharaan makna yang memungkinkan orang memberikan penjelasan mengenai dunia sosial dan dunia fisik. Adapun yang terutama dituntut oleh perbendaharaan makna ini adalah mereka yang dapat diterima menurut ukuran budayanya dalam lingkungan individual mereka.

Ada tiga wilayah asal mula serta cara beroperasinya sistem makna yaitu, bersifat sosiokultural, interpersonal dan intrapersonal. Ada beberapa definisi mengenai retorika dan teori sosial yang ditemukan dalam suatu wawancara mengenai pertimbangan moral yang baku. Unsur pertama dari definisi mengenai retorika ialah pembauran antara fakta dan nilai yang tidak terelakan lagi itu mengakibatkan sebagian besar pernyataan mengenai dunia sosial menjadi pernyataan asertoris (berlakunya predikat pada subjek yang bersangkutan hanya dipandang sebagai kenyataan belaka). Unsur kedua adalah komunikasi. Perumusan alasan-alasan moral yang bersangkutan dengan pertimbangan moral, ataupun preskripsi sosial dan politik jarang sekali merupakan skedar ungkapan semata-mata yang bersifat pribadi. Hal ini terkadang komunikatif dapat dirasakan bersama. Kita terlibat dalam persuasi dengan pihak lain. Untuk melakukan hal ini kita harus memiliki seperangkat kode komunikasi dan setidak-tidaknya suatu rumpun teori yang dianut bersama, walaupun kita tidak sepenuhnya setuju dengan kebenaran teori tersebut.

Ada dua dimensi terpisah mengenai model makna dan retorika, yakni pertama berkenaan dengan variasi dari sistem makna yang tercakup dalam retorika serta sistem makna yang dijadikan pegangan suatu teori sistem makna yang terdapat dalam suatu budaya tertentu.kedua, berkenaan dengan cara yang dapat digunakan retorika atau teori yang manapun dalam berbagai tahapan kompleksitas.

  1. c.       Hubungan Sosiokultural dan Hubungan Antarpribadi

Pertautan makna antara hubungan sosiokultural dan hubungan antarpribadi dapat diciptakan dengan menggunakan konsep retorika. Sistem pemaknaan sosiokultural mengajukan suatu rentangan kemungkinan teori, penjelasan, posisi retorika dan bahasa yang mungkin digunakan. Keefektifan retorika dari setiap bentuk teori, penjelasan atau bahasa yang digunakan dalam suatu komunikasi itu tergantung dari seberapa besar kemampuan  saling  memahami  antara pihak komunikan dan komunikator. Ketika  Individu yang bersangkutan dapat mengenali berbagai teori dan penjelasan yang beraneka, maka setidaknya individu tersebut dapat menunjukkan kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi karakteristik sistem makna pribadi yang dianut oleh seorang invididu akan menyederhanakan proses komunikasi itu. Pertama, tahapan kompleksitas seorang individu akan menyederhanakan penafsiran makna sosiokulturalnya. Kedua, pengalaman pribadi seorang individu akan menyebabkan yang bersangkutan memberikan bobot yang berbeda pada berbagai teori and retorika yang beraneka. Contohnya adalah ketika diskusi yang berlangsung antara orang dewasa dengan anak-anak, salah satu hal yang berbeda itu adalah ketika orang dewasa berupaya untuk memintakan perhatian anak mengenai rasionalitas dan kehormatan.

  1. d.      Interpersonal dan Intrapersonal

 Eksperimentator misalnya menggelar suatu perundingan yang didasarkan pada suatu pembahasan rasional serta pengambilan keputusannya. Ia menggelar konsep tentang jalan “terbaik” yang diangkat anak-anak dengan cara beraneka. Bagi Norman “terbaik” berarti bagian yang sama. Bagi Bonnie “terbaik” berarti mengandung arti penampilan, dan berkali-kali secara konsisten mengacu pada kriteria yang ia artikan sebagai sempurna dan berharga.

Breakwell beranggapan bahwa ada peranan lain dari retorika bahasa itu, yaitu untuk menentukan dan memelihara identitas kelompok. Seorang individu mendapatkan seperangkat istilah pokok berkenaaan dengan ejekan dan penghargaan yang dipelajari dengan lingkungan kebudayaannya melalui pengalaman dalam situasi antar pribadi. ini dapat digunakan untuk memantapkan keanggotaannya dalam kelompok yang bersangkutan serta untuk menunjukan identitasnya terhadap rekan-rekannya yang langsung dalam kelompok tersebut. Dalam kutipan diatas Norman menunjukan status Dennis sebagai anak masih kecil, oleh karena itu jelas ia merupakan seorang anggota kelompok itu juga, walaupun ia saat itu tidak hadir. Penguasaan bahasa itu memungkinkan juga individu yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dengan maksud untuk memperlihatkan harga diri serta keabsahannya (legitimisasinya) sebagai pribadi, baik secara umum maupun dalam berbagai konteks.

Ada dua cara hubungan antara interpersonal serta intrapersonal. Ada interaksi yang konstan antara individu dengan pemaknaan makna secara sosial, antara organisasi individu dengan penjabaran makna dan kerangka kerja serta negosiasi dari kelompok dan penafsiran makna kelompok dari individu tersebut.

Habermes (1979) telah mengajukan suatu model hubungan antara interpersonal dan intrapersonal, yang memusatkan perkembangan kemampuan dasar (kompetensi) individu dalam hubungannya dengan pengalaman sosial. Habermes beranggapan bahwa tahapan penalaran moral menderinkan perubahan dalam alam simbolik dan dalam tingkatan komunikatif.

  1. e.       Sosiokultural dan Interpersonal

Suatu kelompok dibatasi oleh karakteristik intrapersonal, pembatasan koginitif, dari para anggotanya. Tetapi setiap kelompok itu menurunkan perangkat makna yang telah diperbincangkan diantara anggota-anggotanya secara interpersonal. Seperti yang tersingkap dalam diskusi mengenai dilema,oral dan  masalah moral dalam situasi masyarakat sekolah oleh Higgins, Power dan Kohlberg dan mengenai Kibbutzim oleh Reimer dan Power (1980) jelaslah bahwa tahapan umum penalaran moral dari anggota kelompok sebagai individu mempengaruhi kesepakatan dari yang diperbincangkan itu. Ini merupakan contoh kendala intrapersonal yang berlangsung dalam kelompok.

Makna sosiokultural menentukan suatu jumlah tertentu yang mungkin digunakan bagi pemaknaan interpersonal. Namun bukan semata-mata satu-satunya cara dari proses itu. Kelompok-kelompok yang berkuasa atau berpengaruh, tidaklah biasa menurunkan retorika, penjelasan atau definisi yang baru, yang mungkin termasuk kedalam sistem makna kultural yang lebih luas. sepanjang dekade terakhir telah dilaksanakan pembahasan interpersonal yang berkenaan dengan permasalahan intensif dan persoalan seksisme. Sebagian besar pembahasan tersebut dilaksakan dalam bentuk menggugah kesadaran kelompok. Perubahan tersebut merupakan bagian dari perubahan sosial.

 

 

 

PEMBAHASAN

 

            Sebagai individu kita memberikan komentar mengenai perilaku kita maupun orang lain dan sebagai konsekuensinya dari komentar itu kita melakukan berbagai perbuatan yang disukai maupun kurang disukai. Sebagai contoh ketika seorang teman sedang berbuat salah kita tidak mungkin menghakimi secarea langsung. Sebagai teman yang baik sebaiknya memberikan masukan-masukan yang baik agar teman kita tersebut tidak melakukan perbuatan yang tidak baik lagi. Konsekuensi yang mungkin timbul dari pemberian saran tersebut kemungkinan ada yang menghargai saran tersebut atau malah mencemooh saran tersebut. Apabila saran kita tidak dihargai atau dicemooh tidak boleh berkecil hati, kita dapat menggunkan bahasa yang lebih baik lagi dan lebih bisa untuk dipahami. Dengan begitu kita mendapatkan konsekuensi yang positif atau apa yang kita lakukan tersebut dapat diterima dan disukai oleh orang lain.

            Pendekatan Kognitif-Developmental dianggap lebih peduli terhadap proses individu, artinya peristiwa sosial dan pengalaman sosial dianggap sebagai katalisator untuk mendorong pemikiran seorang individu dan peristiwa  sosial tersebut merupakan manifestasi dari penalaran individu yang tertuang dalam tindakan. Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa dari hal-hal baru yang kita jumpai serta pengalaman yang kita alami dapat diambil sebuah hikmah atau pelajaran dimana didalamnya terdapat dimana didalamnya terdapat sebuah perubahan yang disebut perubahan sosial. Ketika seorang yang sedang menghadapi suatu masalah, secara tidak langsung memaksa seorang tersebut untuk mencari jalan dalam penyelesaian masalah. Ada sebuah konsep yang mengatakan bahwa “aku berfikir, maka aku ada” jadi seseorang itu dituntut untuk berfikir dalam kondisi apapun. Tetapi dalam penerapannya seorang tersebut tidak hanya cukup untuk berfikir saja, tetapi juga harus bisa menerapkan apa yang difikirkannya kedalam tindakan.

Jika ditinjau dari inti sebelumnya mengenai konsep moral yang dikemukakan oleh Kohlberg mengenai dilema moral adalah keadilan, pemahaman akan hak, kewajiban, kelayakan dan peran. Urutan dari tahapan-tahapan perkembangan moral mencerminkan perubahan dan pemahaman yang lebih meningkat dalam hubungan individu dengan orang lain, individu dengan kelompoknya, individu dengan pergaulan hidupnya dan akhirnya dengan masyarakat luas.

            Adapun penolakan dari kritik-kritik sosial menyangkut masalah peranan dari faktor-faktor sosial yang berupa respons yang memadai menurut ukuran moral itu. Ada tiga bentuk penolakan, yakni penolakan yang pelaksanaannya ditentukan secara situasional, apabila dalam suatu masyarakat terdapat berbagai macam kebudayaan maka kita harus menyesuaikan kondisi kebudayaan yang ada didalam masyarakat tersebut. Sehingga keberadaan kita dapat diterima dalam masyakat tersebut. Dengan begitu maka dapat meminimalisir terjadinya konflik ditengah masyarakat.

Kritikan adalah sebuah proses yang berlangsung dalam batin dan bertolak belakang dengan kejadian sebenarnya. Dengan kata lain seseorang dapat memberikan kesaksian yang bersifat palsu. Dan mungkin saja apa yang ada didalam pemikirannya tidak sesuai dengan realitas sosialnya. Dengan kata lain landasan dari kritikan ini adalah proses pemikiran yang berlangsung dalam “batin” tidak relevan dengan apa yang berlangsung secara nyata dalam situasi sosial. Artinya seseorang dapat memberikan kesaksian yang mungkin dapat berupa kepalsuan dari suatu kenyataan dan mungkin saja apa yang ada didalam pemikiran nya tidak sesuai dengan apa yang ia tuturkan dalam realitas nyata sosialnya.

Penolakan yang dilakukan secara langsung dapat diterapkan dengan cara menampilkan dirinya dalam peran sosialnya yaitu ditengah lingkungan masyarakat dimana ia berada. Hal ini merupakan sebuah tuntutan sosial. Dimana seseorang jika ingin dianggap ada maka seseorang harus melakukan peran sosialnya dengan baik. Hal ini dikarenakan peran sosial setiap orang itu sangat berpengaruh dalam mempertahankan status sosialnya didalam lingkungan masyarakat.

Ada dua unsur Retorika (jalan pikiran), unsur pertama dari definisi mengenai retorika ialah pembauran antara fakta dan nilai yang tidak terelakan lagi. Dapat diartikan bahwa semakin banyak kebudayaan itu bersifat beranekaragam, pernytaan tersebut akan makin bersifat menyeluruh. Apa bila banyak ditemukan teori yang menyeluruh bersifat bertentangan, maka akan makin dirasakan perlunya memberikan kebenaran tentang sudut pandang kebenaran yang dianut seseorang.

Unsur kedua adalah komunikasi. Keterampilan bahasa dapat digunakan untuk menjalin suatu komunikasi antara individu dengan individu, dengan kelompok bahkan mungkin dengan masyarakat luas. Mengajak untuk bertindak melalui perilaku sehari-hari sebagai teladan orang yang selalu berbuat dan bertindak secara rasional. Sikap dan perilaku seseorang dalam menjunjung tinggi pikiran posistif itu merupakan pedoman kita bersama dan kita sama-sama percaya hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagainya.

Sebagai contoh, Jamroni dan Hanif berasal dari daerah yang berbeda. Dimana Jamroni berasal dari Surabaya dan Hanif berasal dari Solo. Jamroni cenrung menggunakan tata bahasa yang cenderung lebih kasar. Sehingga Jamroni sering di tegur oleh dosennya.  Berbeda dengan Hanif yang selalu dipuji oleh dosen karena tutur bahasanya yang baik. Maka Jamroni mempunyai inisiatif untuk meniru sikap dan prilaku Hanif dalam bertutur kata. Karena Jamroni beranggapan hal itu akan mempunyai banyak manfaat bagi dirinya dan dapat merubah kebiasaan buruknya.

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa moralitas (dari cara, karakter, perilaku yang tepat)  adalah perilaku yang membedakan niat, keputusan, dan tindakan antara yang baik dan buruk. Kode moral merupakan sistem moralitas (misalnya, sesuai dengan filsafat tertentu, agama, budaya, dan lain-lain) dan moral adalah setiap praktek satu atau mengajar dalam kode moral.

Penalaran moral serta perilaku dalam mempertimbangkan moral yang dilakukan seorang individu tergantung dari teori sosial yang secara langsung dianutnya dan merupakan suatu perangkat asumsi dan penjelasan  mengenai cara kerja sistem sosialnya serta hubungan individual dalam sistem sosial tersebut. Sebagian besar penalaran  tentang masalah-masalah moral, sosial dan politik bersifat retorik, artinya itu semua sebenarnya lebih merupakan suatu tindakan komunikasi persuasif, yang dinyatakan sebagai suatu preskripsi yang dijabrakan dari teori sosial yang secara implisit dianut individu yang bersangkutan.

Retorika yang berkaitan dengan bab ini adalah terbentuk melalui penyelesaian dilema hipotesis merupakan pula pembahasan dasar dari situasi nyata dan biasa, pemikiran yang biasa dari individu-individu, mengenai kehidupan pribadi mereka, mengenai hubungan mereka dengan orang lain yang penting dan dengan institusi masyarakat. Penjelasan dan retorika ini mudah didapat oleh individu yang bersangkutan melalui pengalaman budaya dan pengalaman antarpribadi, biasanya orang yang tidak berfikir dan tidak berteori dalam keadaan dan menyendiri.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Blatt, M., dan Kohlberg, L. Effects of classroom moral discussion upon children’s level of moral judgement. Journal of Moral Education, 1975, 4, 129-162.

Harre, R. Social being, Oxford: Brasil Blackwell, 1979.

Kurtines, William M., dan Gerwitz, Jacob. L. Moralitas, perilaku moral, dan perkembangan moral. Jakarta: UI Press, 1992.

0

Dasar Yuridis Dan Kesepakatan Dasar Dalam Perubahan UUD 1945

1.Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945
MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur per-ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah yang menjadi objek perubahan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.
Sebelum melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR dalam Sidang Istimewa MPR tahun 1998 mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/ MPR/1983 tentang Referendum yang mengharuskan terle-bih dahulu penyelenggaraan referendum secara nasional de-ngan persyaratan yang demikian sulit sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh MPR. Putusan Majelis itu sejalan dengan kehendak untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, yaitu Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang mengatur tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak sesuai dengan cara perubahan seperti yang diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945
Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada awal era reformasi (pertengahan tahun 1998) terus berkembang, baik oleh masya-rakat, pemerintah maupun  oleh kekuatan sosial politik, ter-masuk partai politik. Tuntutan itu kemudian diperjuangkan oleh fraksi-fraksi MPR.
Selanjutnya, MPR membentuk Badan Pekerja MPR untuk melaksanakan tugas mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Pekerja MPR kemudian membentuk Panitia Ad Hoc III (pada masa sidang tahun 1999) dan Panitia Ad Hoc I (pada masa sidang tahun 1999-2000, tahun 2000-2001, tahun 2001-2002, dan tahun 2002-2003). 
Rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kalinya dipersiapkan oleh Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja dalam waktu yang sangat singkat. Namun, proses dan persiapannya telah berlangsung lama sebelumnya.
Dengan tekad, semangat, dan komitmen serta kebersamaan seluruh fraksi MPR serta dukungan yang demikian besar dari masyarakat, pemerintah, dan berbagai komponen bangsa lainnya, dalam jangka waktu yang singkat Panitia Ad Hoc III telah merumuskan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah hasil kerja Panitia Ad Hoc III tersebut diambil putusan dalam rapat Badan Pekerja MPR, materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diajukan kepada Sidang Umum MPR tahun 1999 untuk dibahas dan diambil putusan. Dalam forum permu-syawaratan tersebut MPR telah menghasilkan putusan berupa Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR masa sidang 1999 sebelum sampai pada kesepakatan mengenai materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati dua hal, yaitu kesepakatan untuk langsung melakukan perubahan tanpa menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlebih dahulu dan kesepakatan dasar antarfraksi MPR dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. 
Sebelum memulai pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Panitia Ad Hoc III terlebih dahulu melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan beberapa pakar hukum tata negara untuk membahas topik apakah perlu menetapkan terlebih dahulu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum melakukan perubahan ataukah langsung melakukan perubahan tanpa harus menetapkan terlebih dahulu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pada rapat dengar pendapat umum tersebut muncul dua pendapat pakar hukum tata negara. Di satu pihak ada pendapat bahwa sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dahulu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pihak lainnya berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu ditetapkan, tetapi langsung saja dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Berdasarkan diskusi mendalam mengenai hal itu dan setelah mendengarkan masukan dari pakar hukum tata negara, Panitia Ad Hoc III menyepakati langsung melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan berlaku dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh MPR dengan mempergunakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah prestasi dan simbol perjuangan serta kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia sekaligus men-jadi hukum dasar tertulis, dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, fraksi-fraksi MPR perlu menetapkan kesepakatan dasar agar perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai arah, tujuan, dan batas yang jelas. Dengan demikian, dapat dicegah kemungkinan terjadinya pembahasan yang melebar ke mana-mana atau terjadinya per-ubahan tanpa arah. Selain itu, perubahan yang dilakukan meru-pakan penjabaran dan penegasan cita-cita yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan dasar itu menjadi koridor dan platform dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pada saat itu, fraksi-fraksi MPR juga menyepakati bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyangkut dan tidak mengganggu eksis-tensi negara, tetapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, seperti disempurnakannya sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) dan disempurnakannya pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Konsekuensi dari kesepakatan itu adalah perubahan dilakukan terhadap pasal-pasal, bukan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Di tengah proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Panitia Ad Hoc I menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas lima butir, yaitu: 

1.tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.mempertegas sistem pemerintahan presidensial;

4.Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh);

5.melakukan perubahan dengan cara adendum.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Re-publik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan. 
Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. 
Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial bertujuan untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Republik Indonesia dan pada tahun 1945telah dipilih oleh pendiri negara ini.
Kesepakatan dasar lainnya adalah memasukkan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal (Ba-tang Tubuh). Peniadaan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dalam menentukan status “Penjelasan” dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan produk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) karena kedua lembaga itu menyusun rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa Penjelasan.
Kesepakatan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum. Artinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diletakkan mele-kat pada naskah asli. 

0

Pendidikan Kewarganegaraan

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
          Kita seharusnya bangga hidup di Negara yang kaya akan hal , seperti Negara kita yang kaya akan budayanya . Negara kita kaya akan nilai budi pekertinya seperti nila moral , nilai nilai social ,dll . Banyak Negara – Negara tetangga iri atau menginginkan budaya – budaya kita menjadi hak milik Negara tetangga tersebut , jika kita tidak mempertahankan budaya tersebut maka kita jangan berharap anak cucu kita akan melihat budaya – budaya asli Indonesia . Mungkin dengan menumbuhkan rasa Nasionalisme atau rasa cinta tanah air pada diri kita masing-masing kita akan menghargai budaya – budaya kita sendiri dan jasa – jasa para pahlawan kita yang telah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga akhirnya merdeka sampai saat ini . Banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai rasa Nasionalisme atau rasa cinta tanah air membuat penulis terunggah untuk mendalami pentingnya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan agar penulis bisa menganalisa lebih dalam lagi . Pendidikan Kewarganegaraan wajib untuk didapatkan oleh masyarakat agar rasa nasionalisme terhadap Negara kita tetap terjaga . Lembaga/institusi pendidikan merupakan sarana utama dalam memberi pembelajaran bagi masyarakan .
            Begitu pentingya bagi kita untuk mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan sejak dini merupakan keharusan bagi kita untuk mempelajarinya agar kita lebih memahami dan melaksanakan kehidupan bernegara dan berbangsa .
Identifikasi Masalah
Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
• Latar Belakang Pendidikan  Kewarganegaraan
• Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
• Pengertian dan Pemahaman Tentang Bangsa dan Negara
 
Batasan Masalah
Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah dan tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini penyusun membatasi masalah hanya pada ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan .
 
 
BAB II
Pembahasan
 
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Latar Belakang diadakannya kewarganegaraan adalah bahwa semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan nono fisik sesuai dengan bidang profesi masing – masing. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai – nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.
Dengan itu kita sebagai generasi muda diharapkan menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan, wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa sebagai calon sarjana yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEK dan seni.
LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Adapun landasan hukum yaitu sebagai berikut:
  1. UUD 1945
    • Tujuan dan aspirasi bangsa indonesia tentang kemerdekaan yang tercantum pada alenia kedua dan keempat Pembukaan UUD 1945.
    • Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara yang tercantum pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
    • Hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran yang tercantum pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.
  2. Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam (Pangab)
Nomor 0221U/1973 Tanggal 8 Desember
KEP/B43/XIII/1967
Keputusan tersebut menetapkan realisasi pendidikan bela Negara melalui jalur
pengajaran/pendidikan khususnya pendidikan tinggi.
  1. UUD No.20/1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara republik Indonesia dalam lembaran Negara 1982 No. 51 TLN 3234
  2. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam
Nomor061U/1985 Tanggal 1 Februari
KEP/002/II/1985
  1. UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000
  3. Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/KEP/2000
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
1. Tujuan Umum. Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warganegara dengan negara, hubungan antara warganegara dengan warganegara, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
2. Tujuan Khusus. Agar mahasiswa memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai Warganegara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab.
a. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasi dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
b. Agar mahasiswa memiliki sikap perilaku sesuai nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
 
 
Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Bangsa adalah orang–orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta
Di dalam berpemerintahan sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi.
Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia.
Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama–sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia
Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.
1Teori terbentuknya negara
a.   Teori Hukum Alam  (Plato dan Aristoteles).
Kondisi Alam => Berkembang Manusia => Tumbuh Negara.
b.   Teori Ketuhanan
Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, termasuk adanya negara.
c.   Teori Perjanjian (Thomas Hobbes)
Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan, manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara–caranya. Manusia pun bersatu (membentuk negara) untuk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama.
Di dalam prakteknya, terbentuknya negara dapat pula disebabkan karena :
a.   Penaklukan.
b.   Peleburan.
c.   Pemisahan diri
d.    Pendudukan atas negara/wilayah yang belum ada pemerintahannya.
2. Unsur Negara
a.    Konstitutif.
Negara meliputi wilayah udara, darat, dan perairan (unsur perairan tidak mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat
b.    Deklaratif.
Negara mempunyai tujuan, undang–undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara de jure dan de facto dan ikut dalam perhimpunan bangsa–bangsa, misalnya PBB.
3. Bentuk Negara
a. Negara kesatuan
1. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi
2. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi
b. Negara serikat,  di dalam negara ada negara yaitu negara bagian.
Pemahaman Hak Dan Kewajiban Warga Negara
a. Hak warga negara.
Hak–hak asasi manusia dan warga negara menurut UUD 1945 mencakup :
      Hak untuk menjadi warga negara (pasal 26)
      Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum (pasal 27 ayat 1)
      Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (pasal 27ayat 1)
      Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
      Hak bela negara (pasal 27 ayat 3)
      Hak untuk hidup (pasal 28 A)
      Hak membentuk keluarga (pasal 28 B ayat 1)
      Hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak (pasal 28 B ayat 2)
      Hak pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28 C ayat 1)
      Hak untuk memajukan diri (pasal 28 C ayat 2)
      Hak memperoleh keadilan hukum (pasal 28 d ayat 1)
      Hak untuk bekerja dan imbalan yang adil (pasal 28 D ayat 2)
      Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28 D ayat 3)
      Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D ayat 4)
      Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (pasal 28 E ayat 1)
      Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai denga hati nuraninya (pasal 28 E ayat 2)
       Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E ayat 3)
      Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28 F)
       Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda (pasal 28 G ayat 1)
      Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia (pasal 28 G ayat 2)
      Hak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28 G ayat 2)
      Hak hidup sejahtera lahir dan batin (pasal 28 H ayat 1)
      Hak mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama (pasal 28 H ayat 2)
      Hak atas jaminan sosial (pasal 28 H ayat 3)
      Hak milik pribadi (pasal 28 H ayat 4)
      Hak untuk tidak diperbudak (pasal 28 I ayat 1)
      Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (pasal 28 I ayat 1)
      Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28 I ayat 2)
      Hak atas identitas budaya (pasal 28 I ayat 3)
      Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan (pasal 28)
      Hak atas kebebasan beragama (pasal 29)
      Hak pertahanan dan keamanan  negara (pasal 30 ayat 1)
      Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1)
b. Kewajiban warga negara antara lain :
      Melaksanakan aturan hokum
      Menghargai hak orang lain.
      Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan–kebutuhan masyarakatnya.
      Melakukan kontrol terhadap para pemimpin dalam melakukan tugas–tugasnya
     Melakukan komuniksai dengan para wakil di sekolah, pemerintah lokal dan pemerintah nasional.
      Membayar pajak
      Menjadi saksi di pengadilan
      Bersedia untuk mengikuti wajib militer dan lain–lain.
c. Tanggung jawab warga negara
Tanggung jawab warga negara merupakan pelaksanaan hak (right) dan kewajiban (duty) sebagai warga negara dan bersedia menanggung akibat atas pelaksanaannya tersebut.
Bentuk tanggung jawab warga negara :
      Mewujudkan kepentingan umum
      Ikut terlibat dalam memecahkan masalah–masalah bangsa
      Mengembangkan kehidupan masyarakat ke depan (lingkungan kelembagaan)
      Memelihara dan memperbaiki demokrasi
d. Peran warga Negara
 Ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga–lembaga negara.
Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
 Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
 Memberikan bantuan sosial, memberikan rehabilitasi sosial, mela- kukan pembinaan kepada fakir miskin.
Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa.
Menciptakan  kerukunan umat beragama.
 Ikut serta memajukan pendidikan nasional.
 Merubah budaya negatif  yang dapat menghambat kemajuan bangsa.
 Memelihara nilai–nilai positif (hidup rukun, gotong royong, dll).
 Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara.
Menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.
 
BAB III
PENUTUP
 
KESIMPULAN
Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan memahami seharusnya kita harus menjalankan menjalankan apa saja yang telah kita pelajari tentang Pendidikan Kewarganegaraan . Setelah kita menjalankan apa saja yang kita harus lakukan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan  kita harus menanamkan rasa cinta tanah air dan menjadi warga negara yang sadar dan mengenal wawasan nusantara untuk dapat mengisi kemerdekaan dengan menjadi warga yang beradab dan memahami nilai cinta tanah air .
 
                Dalam kehidupan bernegara kita diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 , dimana setiap bentuk pelanggaran , baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili  , tidak mengenal orang itu dari kalangan menengah atau bawah . Karena keadilan adalah milik setiap orang  , setiap orang berhak meminta keadilan jika mereka tidak bersalah dan jika mereka yang bersalah maka seharusnya mereka mendapat hukuman yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya .
 
 
0

globalisasi

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.

Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara

Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.

Aside
0

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.

Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara

Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.

0

coba

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

 

Kesempurnaan dalam berpenampilan adalah ketika seseorang itu berpenampilan sesuai dengan hati nuraninya, terutama menyangkut perempuan. Dalam membahas mengenai dunia fashion wanita tidak akan habis-habisnya. Sejatinya wanita diciptakan oleh Tuhan sebagai kaum yang sangat berharga, alangkah baiknya jika seorang perempuan menjaga dan mengerti betapa berharganya dia. Andai kala seseorang wanita sudah mengerti betapa berharganya dia tentu saja tidak akan ada adanya wanita yang berpenampilan senonoh yang membuat para lelaki tergoda. Kesempurnaan dalam berpenampilan akan mengadopsi seseorang itu menjadi seseorang yang percaya diri dimanapun dia berada, selain itu juga bisa memberi kesan indah yang menimbulkan rasa aman yang sejatinya bahwa manusia memiliki rasa malu dalam dirinya.

Menyangkut mengenai hak atas rasa aman dalam diri manusia tentunya perempuan, bisa diwujudkan dengan adanya kerudung. Bagi wanita menggunakan kerundung sudah tertera dalam Al-qur’an yang mana didalamnya menyuruh agar wanita menutup auratnya. Dijelaskan didalam Al-qur’an bahwa aurat wanita adalah menutupi seluruh bagian tubuh wanita kecuali telapak tangan dan muka. Dari jaman nabi Muhammad SAW dahulu seluruh wanita sudah mengenal adanya kerudung, dan mereka pun memakainya setiap hari sebagai sarana berbusana pada era itu. Namun hal itu sudah tidak dijalankan lagi semenjak adanya tahun masehi yang mana manusia sudah mengenal adanya perkembangan zaman. Walaupun demikian tetap ada yang mengenakan jilbab/kerudung untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Di era modern sekarang ini banyak sekali keunikan yang model-model kerudung wanita. Hal ini yang menjadikan para disigner atau perancang busana wanita mengeluarkan ide-ide untuk mengharumkan namanya serta juga untuk mencari mata pencaharian yang lebih dengan mengeluarkan model-model kerudung terbaru yang di gandrungi banyak remaja jaman sekarang. Banyak kaum perempuan remaja yang mmemanfaatkan teknologi serta media komunikasi visual untuk mendownload situs-situs internet yang memaparkan gambaran bagaimana membuat dan menghias diri dengan kerudung. Dengan seperti ini maka setiap hari penampilan yang di tunjukan dalam berkerudung lebih modern dan tidak terkesan biasa-biasa saja.

Seperti contoh kasus ketika saya berangkat ke kampus banyak sekali teman-teman saya yang berkerudung memaparkan model-model gaya kerudungnya yang terkesan aneh, unik tapi indah. Jika salah satu orang yang sudah berpenampilan seperti itu tentunya menimbulkan rasa penasaran kepada teman-teman yang lain sehingga mewujudkan rasa ingin mencoba penampilan tersebut. Hal ini yang menjadikan budaya trendcenter hijabers dikalangan wanita remaja zaman sekarang, atau bahkan mereka menjalin hubungan erat antara para hijabers di seluruh pelosok negeri melalui dunia maya. Melalui permasalahan sederhana tersebut dapat dikatakan bahwa dampak globalisasi bisa berwujud positif maupun negatif, tergantung dari seseorang tersebut yang memanfaatkan adanya globalisasi sekarang ini.

Tanpa kita sadari bahwa kejadian seperti itu merupakan sesuatu hal positif dari adanya dampak globalisasi. Maraknya model dan gaya kerudung yang bermacam-macam memberikan kesan baik yang tadinya kerudung dianggap suatu penampilan yang kuno yang hanya pakai untuk kalangan-kalangan yang sudah berumur, kini hal tersebut sudah tidak ada lagi terbesit dibenak kaum perempuan jaman sekarang. Betapa bangganya ketika seorang muslimin menyatakan keimanannya dengan jilbab, karena jilbab bisa dikatakan tanda keimanan seorang muslimin. Dengan berjilbab seorang muslimin mampu menjaga dirinya dari berbagai nafsu birahi yang akan datang padanya. kerudung juga seakan-akan bisa menyuruh orang yang memakainya untuk tidak berbuat zina, walaupun sejatinya kerudung bukanlah faktor utama akan hal itu.

Wanita yang mampu mengekspresikan penampilannya dikatakan sebagai wujud bahwa seseorang wanita tersebut mempunyai gairah hidup yang tinggi. Gairah hidup yang ditimbulkan oleh seorang tersebut akan menjadi suatu sempel bahwa wanita dalam berkerudung bukanlah suatu hal yang kuno yang sejak dulu dihindari oleh wanita pada umumnya. Namun setelah ada perkembangan modern seperti ini justru para wanita ingin selalu mengenakan jilbab untuk kehidupan sehari-hari mereka. Suatu hal yang dikatakan kuno bisa menjadi trend masa kini merupakan suatu paham perputaran hidup yang tidak hanya dirasakan oleh sedikit kalangan saja.

Trend mode gaya hidup sekarang ini memang sangat cepat sekali merambat dikalangan masyarakat. Biasanya yang berperan aktif dalam gaya hidup ialah kaum hawa, kaum adam hanya bersikap pasif dalam masalah ini. Namun apa yang menyebabkan hal demikian? Mungkin karena nafsu yang dimiliki oleh hawa jauh lebih besar dibandingkan nafsu adam. Misalnya saja ketika seseorang wanita mengenakan pakaian yang terkesan mewah, tentu ada hasrat dari wanita yang lain ingin berpenampilan yang sama atau bahkan ingin yang lebih baik dan bagus dari dirinya.

 

  1. Rumusan Masalah

1)      Mengapa mahasiswi Universitas Negeri Surabaya mayoritas cenderung bergaya dalam hal berkerudung?

2)      Apa makna kerudung yang sesungguhnya dari pikiran mahasiswi Universitas Negeri Surabaya?

3)      Apakah mahasiswi Universitas Negeri Surabaya mengenal batas-batas yang harus di perhatikan ketika mengenakan kerudung?

 

 

  1. Tujuan Penulisan

1)      Menjelaskan mengapa mahasiswi Universitas Negeri Surabaya mayoritas cenderung bergaya dalam berkerudung.

2)      Menerangkan mengenai makna kerudung yang sesungguhnya bagi mahasiswi Universitas Negeri Surabaya.

3)      Menjelaskan mengenai batas-batas dalam mengenakan kerudung.

 

  1. Manfaat penulisan

Mengetahui tentang cara bergaya dalam berkerudung serta memaparkan mengenai makna kerudung dari kalangan mahasiswi Universitas Negeri Surabaya yang berkerudung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Banyak kesalahpahaman terhadap Islam ditengah masyarakat. Misalnya saja jilbab. Tak sedikit orang menyangka bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah kerudung. Padahal tidak demikian, jilbab bukan kerudung. Kerudung dalam al-Qur’an surat An-Nuur(24):31 disebut dengan istilah khimar (jamaknya:Khumur), bukan jilbab. Adapun jilbab yang terdapat dalam surat Al-Ahzab (33) : 59, sebenarnya adalah baju longgar yang menutupi seluruh tubuh perempuan dari atas sampai bawah. Kesalahpahaman lain yang sering dijumpai adalah anggapan bahwa busana muslimah itu yang penting sudah menutup aurat, sedang mode baju apakah terusan atau potongan, atau memakai celana panjang, dianggap bukan masalah. Dianggap, model potongan atau bercelana jeans oke-oke saja, yang penting ‘kan sudah menutup aurat. Kalau sudah menutup aurat, dianggap sudah berbusana muslimah secara sempurna. Padahal tidak begitu, Islam telah menetapkan syarat-syarat bagi busana muslimah dalam kehidupan umum, seperti yang ditunjukkan oleh nash-nash Al-Qur’an dan As-sunnah. Menutup aurat itu hanya salah satu syarat, bukan satu-satunya syarat busana dalam kehidupan umum. Syarat lainnya misalnya busana muslimah tidak boleh menggunakan bahan tekstil yang transparan atau mencetak lekuk tubuh perempuan. Dengan demikian, walaupun menutup aurat tapi kalau mencetak tubuh alias ketat atau menggunakan bahan tekstil yang transparan, tetap belum dianggap busana

Kerudung yang ini berasal dari bahasa indonesia. Bila dalam bahasa arabnya adalah khimaar , jamaknya khumur yaitu tutup/tudung yang menutup kepala, leher, sampai dada wanita. Sekilas kerudung memiliki definisi yang hampir sama dengan jilbab. Tapi tidak sama. Jilbab memiliki arti yang lebih luas, Karena Jilbab dapat diartikan sebagai busa muslimat yang menjadi satu corak, yaitu busana yang menutup seluruh tubuhnya, mulai dari atas kepala sampai kedua telapak kakinya yang jadi satu (menyatu) tanpa menggunakan kerudung lagi. Sedangkan Khimar itu (kerudung) hanya tudung yang menutupi kepala hingga dada saja. Sama halnya seperti Jilbab, kerudung ini hukumnya wajib.

Menurut Hannan athiyah (dalam mendidik anak perempuan di masa remaja, 2008;6) menyatakan bahwa masa remaja adalah vase yang relatif kompleks, ia terkait dengan kondisi kultural yang dominan dilingkungan sosial dimana ia hidup dan tinggal.

Menurut (kaplan dan saddock, 2000) masa remaja adalah suatu periode antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masa ini di tandai dengan perubahan perkembangan biologis, psikologis, dan sosial yang menonjol. Perkembangan biologis pada masa remaja ditandai dengan percepatan pertumbuhan skeletal yang cepat dan permulaan perkembangan seks fisik. Perkembangan psikologis ditandai dengan adanya suatu percepatan perkembangan kognitif dan konsolidasi pembentukan kepribadian. Secara sosial, masa remaja adalah suatu periode peningkatan persiapan untuk datangnya peranan masa dewasa muda.

Menurut Miuccia Prada (dalam DEWI GAYA KOSMOPOLITAN 2010:24) menyatakan bahwa “tidak ada sesuatu yang baru dalam mode, semuanya telah dibuat”. Fashion menjadi suatu tanda bagi individu maupun kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai tolak ukur pergantian kebudayaan.

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

Mengetahui mengenai pengertian Jilbab adalah kerudung wanita yang menutupi kepala dan wajahnya apabila ia keluar untuk suatu keperluan. Ada pula yang mengartikan Jilbab itu sebagai pakaian yang lebar sekaligus berudung. Di jaman sekarang ini semakin semarak saja kita lihat perempuan-perempuan muslimah untuk memperlihatkan penampilan yang cantik, anggun, gaul dan mempesona. Dia memakai Jilbab berdasarkan trend mode, semakin gaul Jilbab yang dipakainya itu semakin pede saja ia yang memkaianya belum lagi jika kita coba menyelidiki sikap dan tingkah lakunya perempuan-perempuan yang terjilbab itu, ada yang tidak bisa mengendalikan emosi dan hasratnya.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya dalam memamakai jilbab atau kerudung da yang memakainya atas motif “ Saya sudah taubat maka saya berjilbab”. Ada yang memakaianya karena menyadari bahwa umurnya semakin tua sehingga semakin ingin memasrahkan diri pada yang kuasa, dan masih banyak alasan-alasan perempuan muslimah ingin memakai Jilbab. Keadaan seperti itiu masih mending daripada tidak ada gairah sama sekali memakai kerudung tersebut. Memakai kerudung juga bisa karena faktor turun temurun dari keluarganya. Misalnya dari semenjak ia kecil di ajarkan oleh ibunya untuk berkerudung setiap kali mau berpergian, hal ini akan terus menerus di lakukan oleh si anak tersebut hingga melangkah dewasa.

Kerudung yang awalnya dianggap oleh kalangan masyarakat sebagai suatu hal yang kuno, kini anggapan seperti itu sudah mulai hilang dari pikiran kalangan masyarakat. Argumen seperti itu hilang karena jaman sekarang banyak kalangan remaja yang mampu mengekspresikan gaya berkerudung mereka sebagai wujud perkembangan era globalisasi. Dahulu ketika belum ada perkembanagan globalisasi, mereka yang memakai kerudung cenderung bergaya itu-itu saja, sehingga kelihatan monoton jika di pandang oleh mata. Dampak monotonitas yang seperti ini yang mengakibatkan kerudung jarang di gemari oleh kalangan masyarakat.

Dalam dunia bisnispun jaman dulu kalangan masyarakat menganggap bahwa kerudung adalah salah satu faktor penghambat seseorang memperoleh mata pencaharian. Kejadian seperti ini dipatahkan oleh vokalis kangen band yang bernama Iren berkata disalah satu majalah yang aku temukan waktu itu dia bilang bahwa walaupun dia memakai kerudung tapi kerudung tidak menghalanginya untuk berkarier. Kenyataannya memang demikian, kini dia telah sukses dalam kariernya tanpa melepas kerudungnya. Kejadian seperti ini juga sudah dijalankan di berbagai kalangan instansi yang memperbolehkan karyawannya memakai kerudung.Image